ntbaktual.com – Lombok Barat, Wakil Ketua Fraksi Partai Perindo, Dr. Syamsuriansyah, menegaskan pentingnya membangun kemandirian ekonomi desa sebagai wujud nyata dari konsep Sejahtera Dari Desa.yang diusung kabupaten Lombok Barat.
“Ya karena begini, hari ini saya melihat pemerintah memfokuskan untuk meramaikan di pusat kota. Nah mimpi saya, kalau konsep pemerintah hari ini adalah Sejahtera Dari Desa, mestinya kemeriahan, lalu kemudian membangun UMKM perekonomian itu harusnya dari desa,” ujar Syamsuriansyah, Selasa, 26 Agustus 2025.
Menurutnya, pembangunan ekonomi desa perlu dimulai dengan pemberdayaan sektor produktif yang berbasis pada potensi masyarakat setempat. “Saya mulai menginisiasi untuk memprioritaskan dua desa proyek saya ini, Karang Bongkot dan Perampuan, untuk membangunkan mereka UMKM perikanan dan peternakan. Dengan cara seperti itu, pemuda-pemuda akan berdikari, berdiri sendiri dengan kaki sendiri,” tambahnya.
Syamsuriansyah menekankan bahwa keberhasilan program tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kemandirian ekonomi desa. “Ya kita, selaku mewakili pemerintah, ingin melihat mereka berdikari. Lalu kemudian ketika mereka sudah mapan, pasti akan menopang yang lain. Kemandirian ekonomi di desa meningkat, sehingga nanti pemerintah daerah bisa melihat bagaimana konsep Sejahtera Dari Desa itu kita mulai dari Desa Karang Bongkot dan Desa Perampuan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung soal pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk mendukung program ini. “Ya saya sih berharap bahwa ini kan tanah Pemda, sebaiknya ini harus duduk bersama, kemudian berdiskusi bagaimana baiknya supaya tanah pemerintah ini dikelola sama-sama oleh warga masyarakat setempat. Nah tentu pemerintah daerah juga harus memberikan keleluasaan dan kelonggaran untuk kemudian tanah pemerintah ini digunakan seluas-luasnya untuk kemandirian ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Terkait kontribusi kepada daerah, Syamsuriansyah menyebutkan bahwa mekanismenya dapat disesuaikan dengan perkembangan produktivitas masyarakat desa. “Persoalan nanti bagaimana feedback-nya kepada pemerintah, nah tentu dengan kemandirian ekonomi ini ada hasil yang didapatkan. Ketika produktivitas mereka meningkat, maka ini berikanlah kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, komunikasi dengan pemerintah daerah tetap diperlukan untuk menciptakan skema yang adil. “Mungkin nanti ada komunikasi lah kita dengan pemerintah daerah untuk memberikan kelonggaran tadi. Bahwa untuk memulai proses ini kita minta kelonggaran dulu. Ketika produktivitas mereka bagus, kemandiriannya sudah mulai terlihat, barulah kita minta mereka untuk memulai membayar retribusi kepada pemerintah daerah. Untuk kembali ke masyarakat juga pada akhirnya,” pungkasnya. (Oz1)
