Lombok Barat, Ntbaktual.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026 sebesar Rp.271 miliar. Target tersebut meningkat signifikan sekitar Rp.50 miliar dibandingkan capaian tahun 2025.
Kepala Bapenda Lombok Barat, Lalu Agha Farabi, menyampaikan optimisme tinggi terhadap pencapaian target tersebut. Hingga 1 April 2026, realisasi dari sektor pajak daerah telah mendekati angka 20 persen.
“Kami masih on the track. Capaian dari sektor pajak tanah, reklame, hingga pajak listrik menunjukkan tren positif. Kami optimistis target ini bisa terpenuhi di akhir tahun,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/4/2026).
Terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Lalu Agha menjelaskan bahwa pemerintah daerah menerapkan kebijakan khusus guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Meskipun terjadi penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan hasil survei zonasi dan kondisi riil di lapangan, masyarakat dipastikan tidak mengalami kenaikan nilai pembayaran PBB.
“Secara nilai memang ada kenaikan NJOP karena banyak data lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi tanah saat ini. Namun, pemerintah daerah memberikan stimulus sebesar nilai kenaikan tersebut, sehingga masyarakat tetap membayar PBB dengan jumlah yang sama seperti tahun lalu,” jelasnya.
Penyesuaian NJOP dilakukan setelah Bapenda melakukan survei mendalam terhadap zonasi tanah yang dinilai sudah tidak relevan dengan harga pasar dan peruntukannya.
Untuk mengejar tambahan target Rp.50 miliar, Bapenda Lombok Barat menyiapkan sejumlah strategi optimalisasi pendapatan dari sektor-sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal. Strategi tersebut meliputi:
Pajak Parkir: Menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengoptimalkan potensi pajak parkir di seputaran lingkungan sekolah (rumah warga)
Pajak Restoran (Makan dan Minum): Melakukan pendataan ulang serta penagihan lebih intensif pada sektor kuliner.
Pajak Tanah dan Reklame: Memperkuat validasi data objek pajak yang masih belum teridentifikasi secara optimal.
Sektor Perhotelan: Melakukan sinkronisasi data bersama pihak kecamatan untuk menyisir potensi pajak dari villa dan hotel di kawasan wisata.
Lalu Agha menegaskan bahwa pendekatan komunikasi yang humanis menjadi kunci utama dalam optimalisasi penerimaan pajak tahun ini. Bapenda berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan keberlangsungan usaha para pelaku ekonomi.
“Strategi kami adalah komunikasi. Kami melihat kondisi usaha mereka, apakah sedang berkembang atau terdampak faktor eksternal. Sosialisasi akan terus kami lakukan dengan didukung data yang akurat, agar tidak ada objek pajak yang terlewat, namun tetap dengan pendekatan yang tepat,” tutupnya (Red)
