Ntbaktual.com – Mataram
Koalisi Pemuda NTB kembali mendatangi Kantor Gubernur di Mataram untuk menggelar hearing lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, rabu 25/2/2026.
Pertemuan kedua ini merupakan tindak lanjut dari dialog yang sudah di laksanakan pada 11 Februari 2026 yang membahas tentang polemik pertambangan rakyat serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi koperasi tambang di wilayah NTB.
Ketua Koalisi Pemuda NTB, Taufiq Hidayat, menegaskan bahwa hingga pertemuan terbaru tersebut belum terlihat langkah nyata dari komitmen pemerintah dalam menerbitkan IPR yang disampaikan pemerintah daerah.
Menurutnya, janji untuk memanggil dan memfasilitasi pihak koperasi tambang guna menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan belum juga terealisasi.
“Kami datang kembali karena hasil hearing pertama belum menunjukkan tanda perkembangan yang lebih dan serius dari Gubenur Nusa Tenggara barat yang berarti. Komitmen yang disampaikan sebelumnya belum diwujudkan dalam tindakan konkret dan nyata,” ujar Taufiq.
Koalisi menyoroti lambannya proses penerbitan IPR yang dinilai masih terkendala prosedur administratif berlapis.
Situasi ini disebut berdampak langsung terhadap masyarakat dan koperasi tambang yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertambangan rakyat namun belum memperoleh kepastian hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Koalisi Pemuda NTB juga menyinggung perbandingan dengan kebijakan di Maluku. Daerah tersebut dinilai lebih progresif karena mendahulukan penerbitan IPR agar aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan secara legal, sementara penyempurnaan regulasi dilakukan secara bertahap.
“Model seperti itu seharusnya bisa menjadi referensi. Kepastian legalitas bagi koperasi tambang perlu diprioritaskan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakjelasan,” tambahnya.
Koalisi Pemuda NTB mendesak Gubernur NTB beserta jajaran terkait untuk segera merealisasikan janji yang telah disampaikan pada Februari lalu, khususnya terkait penerbitan IPR bagi koperasi tambang yang telah berulang kali mengikuti proses negosiasi.
Mereka menegaskan akan terus mengawal isu tersebut dan tidak menutup kemungkinan melakukan langkah lanjutan apabila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan.
