Lombok Barat, Ntbaktual.com – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Najamudin, memaparkan capaian serta target pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman untuk tahun 2025 hingga 2026. Hal tersebut disampaikan saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (24/12/2025).
Najamudin menjelaskan, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Lombok Barat saat ini sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2. Meski demikian, data tersebut tetap harus diverifikasi langsung di lapangan sebelum bantuan direalisasikan.
“Data tidak bisa langsung dieksekusi, kami harus turun kelapangan dan memastikan kondisi riil di masyarakat, dan bener – bener bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Penataan Taman Kota Gerung Jadi Prioritas
Selain sektor perumahan, Dinas Perkim juga fokus pada penataan Taman Kota Gerung yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Penataan dilakukan secara terintegrasi dengan alun-alun, jogging track, perbaikan trotoar, serta penataan secara menyeluruh, dan sekarang bisa di lihat hasilnya, seperti tagline pemerintah lombok barat” Kerja Nyata “.
Menurut Najamudin, kondisi taman kota sebelumnya sudah kurang terawat selama lebih dari 12 tahun. Fasilitas bermain anak, kebersihan, dan bangunan pendukung dinilai tidak lagi representatif.
“Salah satu fokus kami adalah bangunan Colosseum. Dulu kapasitasnya sekitar 200 orang dan kondisinya sudah kurang layak. Sekarang sudah bisa menampung sekitar 700 orang, ketika ada kegiatan festival kebudayaan dan akan kami arahkan agar menjadi titik pusat festival budaya,” Jelasnya.
Pada tahap awal, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,5 miliar untuk pembangunan utama Colosseum. Proyek tersebut dikerjakan selama 50 hari kalender, mulai 3 November hingga 22 Desember 2025, dan berhasil diselesaikan tepat waktu meski terkendala cuaca musim hujan.
“Alhamdulillah walaupun terkendala cuaca yang kurang baik, masih bisa di selesaikan dengan tempat waktu,” tambahnya.
Target Pembangunan Perumahan Tahun 2026 Lombok Barat mengusulkan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
Secara nasional, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 400 ribu unit rumah, dengan estimasi alokasi sekitar 700–750 unit per kabupaten/kota, tergantung jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan.
“Namun kami mengusulkan sekitar 2.000 unit rumah, seluruhnya berasal dari warga desil 1 sesuai ketentuan terbaru kementerian,” kata Najamudin.
Ia menegaskan bahwa saat ini kementerian hanya memperbolehkan penggunaan data DTSEN dan tidak menerima data dari sumber lain.
Dukungan APBD dan Lembaga Lain
Selain bantuan dari pusat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga menyiapkan APBD 2026 sebesar Rp10 miliar untuk rehabilitasi dan pembangunan rumah masyarakat. Setiap desa diminta mengajukan proposal dengan jumlah bantuan bervariasi antara 15 hingga 30 unit.
Dukungan tambahan juga datang dari APBD Provinsi NTB, Baznas, serta anggaran pendamping dari pemerintah kabupaten. Bahkan, Bupati Lombok Barat berencana meningkatkan alokasi bantuan perumahan dari Rp750 juta menjadi Rp2 miliar pada tahun mendatang.
“Nilai bantuan per unit berkisar antara Rp20 juta hingga Rp35 juta. Ada juga yang di rehab dan ada juga yang di bangunkan secara langsung tergantung kondisi rumah masyarakat,” terangnya.
Najamudin menutup dengan menegaskan bahwa seluruh program bantuan perumahan mensyaratkan kelengkapan administrasi dari masyarakat agar pelaksanaannya sesuai aturan dan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
